Laladila – Tentang Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Mengungkapkan Jokowi Telan Ludah Sendiri

Laladila- Tentang Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Mengungkapkan Jokowi Telan Ludah
Sendiri

Tentang Rangkap Jabatan Airlangga, Fadli Zon Mengungkapkan Jokowi Telan Ludah  Sendiri

Laladila
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan pihaknya mempercayakaan keputusan tentang posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian kepada Presiden Joko Widodo. Fadli mengungkapkan soal larangan rangkap jabatan di partai politik, apapun jabatannya.

Tapi dia akan berpendapat jika Jokowi tidak konsisten dengan aturan yang dibuat jika tidak cepat mengganti Airlangga karena beliau sudah menjadi ketua umum partai Golkar.

“Ya artinya menelan ludah sendiri,” singkat Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Fadli menyatakan kalau dia mendukung aturan Jokowi soal larangan menterinya rangkap jabatan di struktur partai. karena dengan adanya aturan tersebut bisa menghindarkan konflik partai.

“Presiden sendiri yang mengatakan agar fokus, dan menurut saya itu bagus. Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral , konflik kepentingan lagi,” sambung Fadli.

Wakil Ketua DPR ini akan melihat perkembangan bagaimana langkah Jokowi menghadapi posisi Airlangga di Kabinet Kerja. Tidak hanya Airlangga, keputusan yang sama juga harus dibuat terhadap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur.

“Apakah merangkap atau tidak kita lihat aja langkahnya presiden seperti apa, karena usernya kan presiden,” tutur Fadli.

Dikabarkan jika  Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik, tidak terkecuali Airlangga.

“Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” tegas Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.

Dengan begitu tidak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga sekarang. sedangkan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan tidak mempermasalahkan Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.