Polisi Harus Terima Dan Proses Semua Laporan

Suasana kehidupan bernegara kita di Indonesia tidak akan dapat sejuk sampai akhir tahun ini. Setelah unjuk rasa 4 November, edisi 25 November sudah disiapkan jika proses hukum terhadap Ahok belum memuaskan.

0
5
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani didampingi kuasa hukumnya usai memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta.

laladila.com – Pemerintah dan penegak hukum kini harus cermat dan tepat dalam mengambil tindakan. Jika tidak, keselamatan pemerintahan Jokowi-JK akan jadi taruhan.

Apabila proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap tidak memuaskan, maka edisi 25 November akan disiapkan . Selain itu, pelaporan elite politik ke kepolisian menunjukkan adanya gerakan untuk saling menjatuhkan.

Dengan kondisi seperti itu, “bahan bakar” untuk adanya ketegangan di antara elite akan terus tersedia.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, gerakan saling lapor itu menunjukkan kemerosotan etika politik dari para politikus saat ini. Hal tersebut diawali dengan banyaknya pernyataan-pernyataan yang sifatnya saling menjatuhkan dan membunuh karakter. ”Bukan lagi murni soal kritik,” katanya kemarin .

Dalam tiga hari terakhir, hampir ada sepuluh laporan kepada Bareskrim Polri terhadap para tokoh publik di tanah air.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan Bara JP ke Bareskrim Polri dengan dugaan melakukan penghinaan dan dugaan makar. Bahkan, Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono termasuk yang dilaporkan atas dugaan penghasutan.

Ray Rangkuti menyatakan, hal tersebut disebabkan hilangnya tradisi saling mengklarifikasi alias tabayun satu sama lain. Mereka yang melapor itu tidak siap dengan terbukanya ruang publik di ranah politik. Dengan demikian, mereka dengan mudah menanggapi sesuatu secara frontal.

Yang terjadi saat ini adalah seseorang berusaha “membunuh” lawannya melalui jalur resmi, yakni jalur hukum. Tidak ada lagi ruang dialog, yang ada hanya ruang saling serang dengan menjadikan hukum sebagai alat.

Menurut dia, untuk mengatasi hal tersebut, harus ada sosialisasi secara cepat. Dalam hal ini, partai politik harus mengambil peran mengingatkan dan mengedukasi kadernya agar tidak mudah terpancing. “Politik bukan alat untuk saling menjatuhkan, tapi alat untuk mempersatukan agar tercapai tujuan bersama,” tambahnya.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, semua laporan masyarakat harus diterima penyidik Bareskrim. Tidak bisa ditolak. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap kasus tersebut. “Tentu, untuk menentukan apakah memang terjadi pidana atau tidak,” ujarnya.

Nah, seperti halnya dalam kasus Ahok, potensi munculnya tekanan-tekanan dari jalanan terkait laporan-laporan itu pasti ada. Bahkan, apabila polisi melakukan penyelidikan dengan sangat profesional, risiko itu masih akan tetap ada.

Sementara itu, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan bahwa laporan ke pihak berwajib adalah hak setiap warga negara. Termasuk laporan terhadap Kapolda Metro Jaya ke Divpropam.

“Namun, yang harus dicatat, Kapolda Metro Jaya saat itu dalam rangka menjalankan tugas. Saat itu yang memicu kerusuhan bukannya ada pihak lain,” ucap Boy.

Boy mengklaim, yang dilakukan Kapolda Metro Jaya sama sekali bukan hasutan, melainkan upaya untuk meredam kerusuhan. “Tidak, itu menjalankan tugas mencegah kerusuhan,” ungkapnya.

-sd-

LEAVE A REPLY